Hukum Adat Bali

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan yang memiliki akibat hukum, lahir dari perbuatan berulang, dan mengarah pada rechtsvardigeordening der samenlebing (tertib masyarakat yang adil). Setiap pelanggaran terhadap hukum adat dianggap perbuatan ilegal, sehingga dikenal konsep rechtherstel (pemulihan hukum). Pelanggaran ini kerap disebut “delik adat”.

Dalam masyarakat hukum adat, terdapat tiga prinsip utama:

1. Tri Hita Karana: keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, yang menjadi sumber kebahagiaan.
2. Tat Wam Asi: “kamu adalah saya”, yang mengajarkan agar memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri, demi terciptanya kerukunan dan kedamaian.
3. Tri Kaya Parisuda: berpikir, berkata, dan berbuat baik, sehingga ketertiban dan kedamaian masyarakat tetap terjaga.

Keunikan hukum adat Bali, yang berpadu dengan agama Hindu, menjadikannya identitas sekaligus daya tarik budaya. Hal ini juga berperan besar dalam perkembangan pariwisata Bali, yang secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. Pariwisata budaya ini menekankan hubungan timbal balik yang harmonis antara pariwisata dan kebudayaan Bali, dengan agama Hindu sebagai roh utamanya.

Awig-awig

Awig-awig menjadi pedoman perilaku masyarakat di Desa Pakraman, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang memiliki tradisi, tata krama, dan ikatan hidup umat Hindu secara turun-temurun. Desa Pakraman berfungsi sebagai wadah pengamalan ajaran Hindu sekaligus paguyuban masyarakat berdasarkan wilayah.

Kehidupan masyarakat Bali tidak dapat dipisahkan dari hukum adat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai religius, khususnya Hindu. Van Vollenhoven (1981) menegaskan bahwa hukum adat dan agama Hindu di Bali adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, akibat kuatnya pengaruh agama Hindu dalam adat istiadat. Hazairin juga menyatakan isolasi Bali dari pengaruh luar membuat perkembangan Hindu dan Buddha semakin melekat dalam adat. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto melihat desa adat di Bali sebagai persekutuan hukum teritorial, di mana masyarakat memiliki kewajiban bersama menjaga kesucian wilayah demi kebutuhan keagamaan.

Awig-awig sendiri merupakan penjabaran dari filosofi Tri Hita Karana, yang bersumber dari ajaran Hindu dan menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (Sanghyang Jagatkarana), alam (Bhuana), dan sesama manusia (Manusa). Dengan demikian, hukum adat Bali bukan sekadar norma sosial, tetapi juga manifestasi dari nilai harmoni, ketuhanan, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Bali.

Tri Hita Karana

Filosofi Tri Hita Karana bersumber dari ajaran Hindu dan ditegaskan dalam Seminar Institut Hindu Dharma (1996:3). Secara tekstual, Tri Hita Karana berarti “tiga penyebab kesejahteraan” (tri = tiga, hita = kesejahteraan, karana = sebab). Tiga unsur tersebut meliputi: Sanghyang Jagatkarana (Tuhan Sang Pencipta), Bhuana (alam semesta), dan Manusa (manusia). Secara umum, Tri Hita Karana mengajarkan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercapai jika terjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Konsep ini diwujudkan melalui:

1. Keseimbangan hubungan antar-manusia, baik individu maupun kelompok.
2. Keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitar.
3. Keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan.

Dengan demikian, Tri Hita Karana merupakan nilai harmoni yang memadukan keseimbangan, ketuhanan, dan kebersamaan. Kehidupan yang serasi, seimbang, dan lestari inilah yang menjadi cita-cita masyarakat Bali, sekaligus refleksi dari filsafat Tri Hita Karana.

Muatan awig-awig pada dasarnya merupakan penjabaran dari konsep Tri Hita Karana, meliputi:

1. Parhyangan: hubungan krama desa dengan Tuhan.
2. Pawongan: hubungan krama desa dengan sesama.
3. Palemahan: hubungan krama desa dengan lingkungan atau wilayah.

Di luar ketiga aspek tersebut, menurut A.A. Gede Oka Parwata (2007), awig-awig umumnya memuat mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran. Aturan ini dituangkan dalam bab khusus berjudul Wicara lan Pamidanda (Masalah dan Sanksi).

Itulah informasi seputar Hukum Adat Bali dalam Perspektif Awig-awig dan Filsafat Tri Hita Karana. Apakah Anda semakin tertarik untuk berkunjung ke Bali? 

Disamping itu, jika Anda sedang berada di Bali, jangan lupa untuk berkunjung ke Asuransi Sinar Mas Cabang Bali. Yuk kunjungi Asuransi Sinar Mas Cabang Bali pada halaman berikut: 

1. Asuransi Sinar Mas Cabang Denpasar

2. PT. Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Agency
   Denpasar

3. Asuransi Sinar Mas Marketing Poin Gianyar

4. Asuransi Sinar Mas Marketing Poin Agency
   Nusa Dua - Bali

Perkuat rasa cintamu pada Indonesia dengan menambah wawasan budaya nusantara di saluran whatsapp ini.

Jelajah Nusantara

Sumber:

1. https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/
   article/view/636/583.
2. https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/lestarikan-dan-integrasikan-hukum-adat-ke-sistem-hukum-nasional-ditjen-pp-gelar-fgd-di-bali.
3. https://www.neliti.com/id/publications/75754/
   hukum-adat-bali-di-tengah-modernisasi-pembangunan-dan-arus-budaya-global.